Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75 persen pada Januari 2026. Bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility sebesar 3,75 persen dan lending facility 5,5 persen.
“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Guna mencapai sasaran inflasi 2026 dan 2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui pelemahan rupiah tidak hanya dipicu faktor global, tetapi juga dipengaruhi dinamika domestik. Di antaranya meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) perbankan hingga pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung
Pada 20 Januari 2026, rupiah tercatat di level Rp 16.945 per dolar AS atau melemah 1,53 persen secara point to point dibandingkan posisi akhir Desember 2025. Perry menjelaskan, tekanan terhadap mata uang Garuda terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak peningkatan ketidakpastian global,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Ia menuturkan, faktor global masih menjadi pendorong utama pelemahan, mulai dari tensi geopolitik, kebijakan tarif Amerika Serikat, hingga tingginya imbal hasil US Treasury di berbagai tenor. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS dan memicu arus keluar modal dari emerging market.
Namun, Perry tak menampik adanya faktor domestik yang ikut memberi tekanan tambahan. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan valas oleh perbankan dan korporasi nasional seiring aktivitas ekonomi yang tetap berjalan. Sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN disebut memiliki kebutuhan valas yang signifikan.
4 jam
Purbaya Sudah Tahu Alasan Rupiah Melemah
Selain itu, persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan proses pencalonan Deputi Gubernur BI juga turut berperan. Perry menjelaskan, pengunduran diri Juda Agung pada 13 Januari 2026 memicu perhatian pelaku pasar karena berbarengan dengan tekanan global yang sedang tinggi.
“Juga ada faktor-faktor domestik tentu saja tadi kami sampaikan aliran modal asing keluar juga karena juga ada kebutuhan valas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN, maupun juga danantara dan juga persepsi pasar. Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan Deputi Gubernur,” kata Perry.
Meski demikian, ia menegaskan proses pencalonan Deputi Gubernur BI berjalan sesuai undang-undang dan tidak memengaruhi independensi maupun profesionalisme bank sentral. Perry menyebut, sehari setelah pengunduran diri Juda, dirinya telah menyampaikan tiga nama calon pengganti kepada Presiden.
Adapun tiga kandidat yang diusulkan adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro. Presiden kemudian meneruskan usulan tersebut ke DPR RI untuk menjalani proses persetujuan.
“Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia,” ujar Perry.
Ia menekankan, seluruh keputusan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan di BI diambil secara kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur. Dengan mekanisme tersebut, transisi jabatan diyakini tidak mengganggu arah kebijakan bank sentral.
Di tengah tekanan rupiah, BI mengaku telah meningkatkan langkah stabilisasi nilai tukar secara agresif. Intervensi dilakukan baik di pasar non-deliverable forward (NDF) di luar negeri, DNDF di dalam negeri, maupun di pasar spot. Perry memastikan BI tak ragu melakukan intervensi dalam jumlah besar untuk meredam volatilitas.
“Cadangan devisa kami cukup besar dan lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” tegasnya.
BI mencatat cadangan devisa Indonesia berada pada level yang kuat, sehingga memberikan ruang kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas rupiah. Perry optimistis, dengan fundamental ekonomi yang terjaga, rupiah ke depan akan kembali stabil dan bahkan berpeluang menguat.
Pandangan senada disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Menurutnya, pelemahan mata uang juga dialami banyak negara lain, khususnya yang berada dalam kelompok peer countries Indonesia. Namun, ia mengakui tekanan di dalam negeri terasa lebih dalam akibat faktor persepsi.
“Mengalami, kenapa alasan rupiah melemah juga tadi global, jadi kalau kita lihat juga Indonesia nggak sendiri, jadi ada negara lain juga mengalami pelemahan, khususnya di peer groups kita,” kata Destry.
Untuk membalikkan persepsi pasar, BI tidak hanya mengandalkan intervensi nilai tukar, tetapi juga mengoptimalkan operasi moneter dan memperkuat daya tarik aset berdenominasi rupiah. Destry menyoroti cadangan devisa Indonesia yang mencapai sekitar USD 156 miliar sebagai bantalan penting dalam menjaga stabilitas.
Selain itu, BI juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional. Data Local Currency Transaction (LCT) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025, dengan volume mencapai USD 25,66 miliar pada akhir Desember, naik tajam dari USD 12,5 miliar pada 2024.
Langkah ini diperkuat dengan pengembangan pasar non-dolar, termasuk pembukaan pasar Rupiah–Yen dengan Jepang serta Rupiah–RMB dengan Tiongkok. Menurut Destry, strategi ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menekan risiko nilai tukar ke depan.
