Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Pati Sudewo.

Demo ini dipicu keputusan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 mencapai 250%. Setelah marak menuai protes dan kecaman, kebijakan ini direvisi dan PBB batal naik.

Meski kebijakan ini sudah dibatalkan, warga tetap menggelar aksi demo. Demo berujung ricuh. Polisi sampai menembakkan gas air mata hingga merusak kantor bupati.

Sudewo sempat melontarkan pernyataan yang membuat warga Pati geram.

Ketika keputusan PBB naik 250% belum direvisi, politikus Gerindra ini menegaskan kebijakannya sudah bulat. Bahkan ia tidak gentar didemo banyak orang.

“Jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang yang demo pun tidak akan membatalkan kebijakan PBB,” kata Sudewo beberapa waktu lalu.

Ucapan ini yang memicu warga tetap demo meski kebijakan kenaikan PBB 250% sudah direvisi. Warga meminta Sudewo mundur.

Atas kejadian tersebut DPRD Pati bersikap dengan melakukan Sidang Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Pati Sudewo.

Hasilnya Seluruh partai setuju, yakni Gerindra (partai Sudewo), PDIP PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” kata pimpinan DPRD Pati.

Sikap tersebut membuat suasana ruangan riuh tanda setuju.

Sidang Paripurna tersebut merupakan digelar mendadak. Undangannya baru dibikin pada 13 Agustus 2025

“Kita dari PDIP kita menerima aspirasi masyarakat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo,” kata Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan.

Sikap DPRD ini selang beberapa jam dari ricuhnya demo besar yang digelar di depan kantor Bupati Pati. Kaca kantor bupati dipecahkan, gerbang dirobohkan, mobil polisi dibakar.