Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebutuhan anggaran dana untuk pemulihan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh telah tersedia.
“Jadi anggaran dari APBN. Tapi udah disiapkan. Tapi itu yang berhak mengumumkan Presiden dan BNPB. Saya nggak bisa ngomongin itu. Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Purbaya juga membenarkan alokasi bantuan untuk pemerintah daerah senilai Rp 4 miliar per kabupaten dan Rp 20 miliar per provinsi terdampak akan direalisasikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026,” lanjutnya.
Ia menyampaikan, pemerintah juga telah melakukan penyisiran terhadap anggaran tahun 2026 sebelum bencana terjadi, terutama untuk menghapus kegiatan yang dinilai kurang bermanfaat, seperti rapat-rapat yang tidak jelas.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan efisiensi dan akan dipakai untuk kepentingan lain yang mendesak.
“Sudah kita lihat itu ada sekitar 60 triliun lah dapet. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas,” tutur Purbaya.
Ia kembali menegaskan pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan tahun sebelumnya ketika pemotongan anggaran dilakukan secara asal-asalan. “Kita nggak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu. Gimana kita potong aja asal potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir,” kata Purbaya.
