Kementrian Keuangan (Kemenkeu) akan mengglontorkan dana segar sebesar Rp 200 triliun di sistem perbangkan nasional, dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, anggaran pemerintah yang mengendap di BI mencapai Rp 425 triliun dinilai terlampau besar di saat peredaran uang di masyarakat sangat rendah, bahkan mendekati 0.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat perdananya di DPR sebagai Menteri Keuangan, Rabu (10/9).

Purbaya mengatakan saat ini ada dana mengendap Rp 425 triliun di Bank Indonesia. Sebanyak Rp 200 triliun akan ia salurkan ke perbankan untuk menggenjot ekonomi Indonesia.

Rencana ini dia sudah laporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah tidak bisa menjadi patokan pertumbuhan ekonomi, apalagi jika realisasinya rendah. Untuk itu harus didukung oleh kebijakan moneter, salah satunya melalui perbankan.

Dia berkaca pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi, saat itu hanya belanja pemerintah yang berjalan karena masifnya pembangunan infrastruktur. Hal yang sama bisa saja terjadi di zaman Presiden Prabowo Subianto, bahkan bisa lebih buruk dari zaman Jokowi maupun Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian, juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibandingkan dua zaman sebelumnya,” jelasnya.

“Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu,” lanjut Purbaya.

Ditempat terpisah Purbaya menjelaskan saat ini perekonomian memang tidak berjalan dengan baik karena ada kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter.

“Kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Makanya ya setahun-dua tahun terakhir orang cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, di situ moneter dan fiskal,” ungkapnya.

“Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan, ada Rp 430 triliun saya pindahin ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi,” ucapnya.

Hal ini, kata Purbaya, sudah dibahas dengan Deputi Senior BI dan akan didiskusikan kembali dengan Gubernur BI agar bank sentral tidak menyerap uang itu sehingga bisa dipakai oleh bank. Nantinya, uang tersebut akan ditaruh di bank dalam bentuk rekening pemerintah. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut bank apa saja yang akan menerima uang tersebut.

Selain itu Purbaya juga menyinggung terkait rendahnya penyerapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dirinya  memastikan dalam kepemimpinannya, dia akan mempercepat belanja pemerintah yang masih lambat, terutama untuk program MBG yang dikeluhkan banyak pihak.

“Ada yang komplain MBG tadi ya penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoring-nya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata nggak, jelek. Terus kita apain? Ya enggak tahu,” katanya saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (10/9).

Untuk itu, Purbaya akan meminta Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan realisasi anggaran kepada publik setiap satu bulan sekali. Jika penyerapannya buruk, dia meminta Dadan menjelaskannya langsung ke publik.

“Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik saya di sebelahnya,” ungkap Purbaya.

Selain MBG, Purbaya juga akan menyisir kembali program pemerintah lain yang realisasi anggarannya rendah dari alokasi yang telah ditetapkan. Saat ini, dia belum melihat dengan detail.

“Caranya gimana? Kalau mereka enggak bisa nyusun anggaran dalam menyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat,” jelasnya.

Purbaya juga memastikan terus mengawasi secara rutin agar anggaran yang sudah digelontorkan tersebut diserap dengan semestinya. Fungsi ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“Dulu pernah ada UKP4 yang memonitor, itu pun nggak jalan sempurna karena UKP4 terlalu jauh. Saya nggak tahu harusnya tugas apa. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan,” katanya.