Sejumlah mahasiswa Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Mahasiswa menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, yang dinilai lebih tinggi dibandingkan DPR RI.
Sejumlah polisi berjaga di depan gerbang, sementara dari bagian dalam tampak aparat TNI turut mengamankan gedung DPRD DKI Jakarta.
Massa pun terlihat berjejer di depan gerbang DPRD DKI. Tampak beberapa di antara mereka melakukan orasi di atas mobil komando.
“Kalau memang tidak ingin ada pergejolakan seperti kemarin, terbukalah kepada publik. Terbukalah kepada media. Ada apa di sana. Jangan-jangan memang niat dari oknum-oknum pejabat di sana hanya untuk menyengsarakan rakyat. Tentu ini miris jika kita berbicara tentang generasi emas 2045,” kata salah satu orator.
Mereka juga menyinggung situasi nasional yang dinilai sedang menghadapi masalah serius.
“Negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Kegiatan yang kita lakukan dari tanggal 25 Agustus kemarin, di dalamnya termasuk juga ada unsur pembungkaman,” lanjutnya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
- Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta.
- Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan DPRD yang dianggap berlebihan.
- Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Menanggapi demonstrasi mahasiwa tersebut pimpinan DPRD Menerima masuk perwakilan mahasiswa untuk berdialog di dalam Gedung DPRD DKI .
“Terkait mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Tugasnya yang namanya usaha biasanya cari profit. Tetapi dia juga punya tugas lainnya yaitu pelayanan. Sehingga memang karena pelayanan, maka dia harus maksimal,” kata Baco.
Ia menegaskan, seluruh anggota DPRD berkomitmen untuk menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa.
“Kami juga sepakat, kebetulan BUMD itu ada di Komisi B dan saya adalah koordinator Komisi B,” ujarnya.
“Jadi, bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada agar lebih transparan terkait dalam penampilan keuangan dan lain-lain,” lanjutnya.
Secara khusus, ia juga menyebut salah satu BUMD yang menjadi sorotan dalam tuntutan para mahasiswa.
“Khususnya kan yang jadi poin teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya terutama ya. Oke nggak apa-apa, nanti tetap yang pasti bahwa nggak usah khawatir dan ini boleh dikontrol,” ungkap Baco.
“Boleh teman-teman juga sambil kontrol juga, boleh juga komunikasi langsung, komunikasi ke kami yang di Komisi B juga boleh. Apakah memang ini kita lakukan atau tidak. Prinsipnya kami adalah wakil rakyat dan wajib mendengarkan aspirasi dari rakyat,” tandasnya.
