MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK RAKYAT ATAU KELUARGA

Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Egi Primayoga mengatakan dugaan keterlibatan keluarga Prabowo Subianto dan kroninya dalam proyek makan bergizi gratis merupakan konflik kepentingan. Sebab, ada pejabat publik yang terafiliasi dengan yayasan yang menjalankan proyek makan siang gratis itu. “Itu termasuk konflik kepentingan,” ujarnya Keterlibatan keluarga Prabowo dan orang dekatnya terungkap dalam liputan investigasi Tempo berjudul Bancakan Proyek Makan Bergizi Gratis. Laporan […]

BAHLIL DITERPA ISUE RESUFLLE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta tidak perlu memikirkan ada atau tidaknya reshuffle. Bahlil menyampaikan itu untuk merespons kabar dirinya akan direshuffle oleh Prabowo Subianto. “Kita itu jangan berpikir bertindak melewati batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif presiden,” kata Ketua Umum Partai Golkar di Kompleks […]

MENGENANG KEMBALI REFORMASI 98

Pada 21 Mei 2025 bertepatan dengan 27 tahun reformasi. Amnesty Internasional Indonesia menyebut, peringatan 27 tahun reformasi diwarnai oleh banyaknya erosi hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan melalui pengabaiam dan pengulangan kasus pelanggaran HAM. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, pengabaian dan pengulangan pelanggaran itu dilakukan melalui penerapan kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, […]

KASUS KORUPSI PDSN KEJARI JAKARTA PUSAT TETATPKAN 5 TERSANGKA

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Kelima tersangka ditahan selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra di Jakarta, Menurutnya, kelima orang yang telah ditetapkan tersangka […]

KPAI MINTA GUBENUR JABAR STOP KIRIM ANAK KE BARAK

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan dan mengevaluasi program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan desakan penghentian itu didasarkan pada hasil pengawasan KPAI terhadap program barak militer yang diusung Dedi Mulyadi. “Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini itu sementara dihentikan […]