Penulis: Naradata

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyerukan penolakan terhadap gagasan untuk merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Puan maharani menyampaikan seruannya tersebut saat berpidato di Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, “Kita harus menolak gagasan relokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza,” ujarnya dalam pidatonya, Rabu, 14 Mei 2025. Pernyataan Puan tersebut disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta konferensi, termasuk kepala negara yang hadir di acara tersebut. Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri kegiatan negara-negara Islam ini. Puan mengatakan rakyat Palestina mempunyai hak dan…

Badan pengawas obat dan makanan (bpom) mengaku belum dilibatkan secara penuh dalam mengawasi proses produksi dan keamanan makanan untuk program makan bergizi gratis (mbg). kepala bpom taruna ikrar mencontohkan, bpom tidak dilibatkan untuk mengecek kelayakan dapur yang menyiapkan makanan mbg, padahal bpom punya personel yang dapat melakukannya. “contoh paling konkret untuk penyiapan. (padahal) kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian untuk produksi pangan itu,” kata ikrar dalam rapat kerja bersama komisi ix dpr ri pada kamis (15/5/2025). “selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan mbg ini kita tidak (dilibatkan) dalam ini. sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai…

Legislator senayan sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan usulan menambah dana bantuan APBN untuk partai politik harus disertai perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Rifqinizamy mengungkapkan partai politik memang membutuhkan dana besar karena pemilu yang mahal. Namun, ia mengatakan biaya politik yang mahal ini tidak serta merta disalahkan kepada partai politik maupun peserta pemilu. Ia mengatakan ada keinginan publik yang masif dan permisif menentukan pilihan berdasarkan secara pragmatis, termasuk politik uang. “Kalau kita hanya membenahi pada sisi pendanaan partai politiknya tanpa melakukan edukasi, pemberian sanksi, dan segala hal terkait dengan pemilih, tentu dana sebesar apapun tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi…

Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sekaligus juga ketua umum PROJO disebut berulang kali dalam surat dakwaan kasus dugaan praktik judi online di lingkungan Kominfo yang kini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Merespons hal tersebut, Budi Arie membantah narasi yang menyebut dirinya menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol) yang dilakukan sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo. “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Budi Arie Dia mengatakan narasi yang menyebut dirinya mendapat 50 persen uang dari hasil perlindungan situs judol merupakan…

Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Egi Primayoga mengatakan dugaan keterlibatan keluarga Prabowo Subianto dan kroninya dalam proyek makan bergizi gratis merupakan konflik kepentingan. Sebab, ada pejabat publik yang terafiliasi dengan yayasan yang menjalankan proyek makan siang gratis itu. “Itu termasuk konflik kepentingan,” ujarnya Keterlibatan keluarga Prabowo dan orang dekatnya terungkap dalam liputan investigasi Tempo berjudul Bancakan Proyek Makan Bergizi Gratis. Laporan itu mengungkap aktor di balik yayasan yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan makan siang gratis. Mereka adalah pendukung Prabowo di pemilihan presiden 2024 dan kader Partai Gerindra—partai yang didirikan dan dipimpin Prabowo. Menurut Egi, konflik kepentingan dalam proyek andalan Prabowo itu bisa menjadi…

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta tidak perlu memikirkan ada atau tidaknya reshuffle. Bahlil menyampaikan itu untuk merespons kabar dirinya akan direshuffle oleh Prabowo Subianto. “Kita itu jangan berpikir bertindak melewati batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif presiden,” kata Ketua Umum Partai Golkar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025. Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara ketika ditanya isu reshuffle kabinet. Dia mengatakan tidak paham. “Belum paham,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Berita berjudul ‘Manuver…

Pada 21 Mei 2025 bertepatan dengan 27 tahun reformasi. Amnesty Internasional Indonesia menyebut, peringatan 27 tahun reformasi diwarnai oleh banyaknya erosi hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan melalui pengabaiam dan pengulangan kasus pelanggaran HAM. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, pengabaian dan pengulangan pelanggaran itu dilakukan melalui penerapan kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik, dan keadilan sosial. Mari kembali sejenak pada Mei 1998 ketika mahasiswa turut ke jalan menuntut reformasi. Mahasiswa pada masa itu menjadi salah satu kelompok paling vokal dalam menyuarakan tuntutan perubahan. Ada sejumlah tuntutan disampaikan oleh mahasiswa selama bulan Mei 1998 sebagai bagian dari gerakan reformasi…

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Kelima tersangka ditahan selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra di Jakarta, Menurutnya, kelima orang yang telah ditetapkan tersangka pada proyek PDNS berinisial SAP, mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan 2016-2024, BDA, mantan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan. Selanjutnya NZ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS pada Komdigi. Keempat, AA Direktur Bisnis PT Aplikanusa…

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan dan mengevaluasi program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan desakan penghentian itu didasarkan pada hasil pengawasan KPAI terhadap program barak militer yang diusung Dedi Mulyadi. “Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini itu sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ucap Jasra Menurutnya, surat edaran mengenai program itu berpotensi melanggar hak anak, terutama soal labelling dan diskriminasi. Jasra menyebut penyebutan “anak-anak nakal” tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Jasra juga mengatakan hasil pengawasan KPAI menyimpulkan perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana…