Wapres Gibran Rakabuming Raka, mengatakan ingin menambah insentif bagi para kader pos pelayanan terpadu (Posyandu). Alasannya, peranan kader posyandu cukup sentral dalam penurunan stunting.
Hal itu disampaikannya dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/11). Dalam acara itu turut hadir sejumlah kepala daerah hingga kader posyandu.
Gibran awalnya berbincang dengan salah satu perempuan yang merupakan kader posyandu di kawasan Blora.
“Saya juga ingin mendengar cerita-cerita dan masukan dari kader Posyandu. Ini dari 1,5 juta kader posyandu. Yang diundang hari ini adalah kader posyandu yang terbaik dari 1,5 juta,” kata Gibran.
Gibran menanyakan seputar kendala yang dialami dalam penanganan stunting selama ini. Kader posyandu itu mengungkapkan, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih menjadi masalah utama.
Setelah berbincang, Gibran lalu menunjuk menteri-menteri yang hadir untuk meningkatkan insentif dari para kader posyandu.
“Nah ini Pak Menko, Pak Menteri. Ada 1,5 juta kader posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif,” ucap Gibran.
“Karena apa pun itu kader posyandu itu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau enggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya (penurunan stunting) tidak sebaik ini,” tambah dia.
Meski begitu, menurut Gibran, masalah kenaikan insentif ini masih perlu dibahas lebih lanjut.
“Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya, Pak, ya. Tunggu dulu, tunggu dulu,” ucapnya.
Gibran menjelaskan, tingkat prevalensi stunting pada 2024 terdapat pada angka 19,8 persen. Jumlahnya turun sebanyak 357 ribu dibandingkan 2023 lalu. Jumlah ini juga lebih baik dari proyeksi Bappenas yang hanya menargetkan 20,1 persen.
“Namun demikian ke depan tantangannya masih besar Bapak-Ibu semua. Bapak Presiden menargetkan penurunan angka stunting di 2029 dan di angka 14,2 persen,” tuturnya.
