Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menanggapi soal isu yang berkembang mengenai masa jabatan presiden menjadi 8 tahun.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode, satu periodenya adalah 5 tahun.

Ahmad Muzani menyebut, tak ada ada pembahasan hal tersebut di MPR. Menurutnya, isu itu adalah hal yang mengada-ada.

“Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran. Di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, nggak ada sama sekali,” kata Muzani

Mantan Sekjen Gerindra itu mengatakan, dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kini sedang dibahas di MPR pun tidak ada pembahasan terkait masa jabatan presiden.

“(Dibahas di PPHN) enggak ada sama sekali, enggak ada sama sekali. Itu asli itu sesuatu yang mengada-ada, nggak ada sama sekali,” ucapnya

“Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran, kami saja nggak terpikir sama sekali,” lanjutnya.

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR juga menanggapi isu yang berkembang soal wacana periode presiden menjadi 8 tahun

“Kata siapa? Nggak pernah muncul di rapat MPR, nggak pernah ada. Disampaikan secara formal ke MPR juga tidak pernah ada. Karena itu juga harus, karena itu bertentangan konstitusi,” kata HNW

“Karena kalau itu akan diwacanakan, berarti harus mengubah konstitusi,” sambung politikus PKS ini.

HNW menegaskan, tidak ada satu pun wacana di MPR untuk mengubah aturan atau UU terkait masa jabatan presiden.

“Dan sampai hari ini tidak ada satu pun yang menyampaikan kepada kami di MPR tentang wacana tersebut. Apalagi menyampaikan secara formal. Jadi kalau hanya isu, ya isu,” jelasnya

“Tapi kami tidak melaksanakan pergiatan-pergiatan isu,” tegasnya.

Menurutnya, mengubah/mengamandemen UUD 1945 itu tidak mudah. Harus sepertiga anggota MPR mengusulkan.

“Jadi kalau itu akan dilakukan, berarti harus ada mengubah undang-undang dasar dulu. Mengubah undang-undang dasar itu ada syaratnya, diusulkan minimal sepertiga anggota MPR,” kata Hidayat.

“Dan sehari-hari ini tidak satu pun yang mengusulkan perubahan masa jabatan presiden,” tutupnya