Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik, serta mantan menteri luar negeri ke Istana Merdeka, Selasa (3/3) malam.
Pertemuan yang berlangsung hampir empat jam ini disebut sebagai silaturahmi Ramadan. Namun, agenda utamanya adalah membahas perkembangan geopolitik global, terutama eskalasi konflik Israel-AS dan Iran.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo ingin memberikan update situasi global pascakunjungan luar negeri sekaligus mendengar langsung pandangan para pendahulunya.
“Pak Presiden ingin memberikan update situasi geopolitik terbaru dan juga mendengar masukan untuk perencanaan mitigasi dampaknya bagi Indonesia,” kata Dasco.
Hadir dalam pertemuan itu:
- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono
- Presiden ke-7 RI Joko Widodo
- Wapres ke-10 & 12 Jusuf Kalla
- Wapres ke-11 Boediono
- Wapres ke-13 Ma’ruf Amin
- Wapres Gibran Rakabuming Raka
Sejumlah ketum parpol dan menteri Kabinet Merah Putih juga turut menghadiri acara tersebut.
Di tengah eskalasi konflik, Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan pemerintah telah memerintahkan Dubes RI di Teheran menyiapkan evakuasi bertahap bagi WNI yang ingin kembali.
“Saya perintahkan untuk ambil langkah-langkah evakuasi segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan,” ujar Sugiono.
Namun, evakuasi bersifat opsional. Pemerintah akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi.
Sugiono juga menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan konflik Israel-AS dan Iran kembali ke meja perundingan.
Indonesia bahkan menyatakan kesiapan menjadi mediator untuk menurunkan eskalasi.
“Kita menekankan pentingnya kembali ke meja perundingan dan keinginan Presiden untuk menjadi mediator,” kata Sugiono.
Isu penting lain yang dibahas adalah posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Eks Menlu Hassan Wirajuda mengungkapkan Prabowo akan mengevaluasi efektivitas keikutsertaan RI dalam forum tersebut.
“Kalau tidak efektif, ya kita keluar. Itu sangat jelas,” kata Hassan.
Namun, Ketum NasDem Surya Paloh menilai hingga saat ini Indonesia masih tetap berada di BoP, sembari membuka ruang evaluasi bersama negara lain.
