Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan persoalan dana APBD pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau (Presiden) tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di Bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (24/11).
Tito mengaku sudah memberikan penjelasan kepada Prabowo alasan masih banyak Pemda simpan uang di perbankan. Menurut dia, banyak kepala daerah yang memerlukan waktu transisi setelah dilantik.
“Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, Kepala Dinas, Sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” katanya.
Selain alasan tersebut, Tito juga menuturkan penempatan dana Pemda di bank juga terjadi karena banyak daerah mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun hingga pembayaran gaji pegawai dan biaya operasional. Hal ini dilakukan agar jika terjadi keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat, gaji pegawai masih tetap dapat dibayar.
“Beda dengan Pemerintah Pusat KL, kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” ujarnya.
Adapun Tito juga melaporkan kepada Prabowo terkait realisasi APBD. Menurut dia, dari 38 provinsi, rata-rata pendapatan daerahnya sudah mencapai 82,83 persen. Sementara untuk Belanja berada pada angka 68 persen.
“Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75-80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat,” tuturnya.
