Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku akan menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas usulan kebijakan pemindahan jalur masuk barang impor atau entry point sebagai bagian dari upaya memperkuat instrumen non-tariff measures (NTM) di Indonesia.
“Saya akan melakukan komunikasi dengan Menkeu untuk menjelaskan kepada beliau mengenai konsep kami mengenai konsep NTM,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (13/11).
Agus menyampaikan saat ini jumlah NTM Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara pesaing, padahal instrumen ini dapat digunakan untuk melindungi industri nasional dan menjaga lapangan kerja.
Dia menyebutkan Indonesia hanya memiliki sekitar 207–209 NTM, dengan sekitar 30 persen di antaranya berkaitan langsung dengan sektor manufaktur, sementara sebagian besar diterapkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Meski demikian Agus menekankan, fokus Kemenperin bukan pada menambah jumlah NTM, tetapi pada peningkatan kualitas kebijakan NTM agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan industri. Salah satu usulan utama adalah penerapan kebijakan entry point, yaitu penetapan Pelabuhan tertentu sebagai pintu masuk untuk komoditas tertentu.
“Kebijakan yang menetapkan pelabuhan tertentu untuk pintu masuk untuk barang tertentu ke Indonesia. Kita harap ke tiga pelabuhan di kawasan timur Indonesia, yaitu di Sorong, di Bitung, dan Kupang, hanya tujuh sektor yang memang kita anggap kita temui banjirnya produk-produk dari negara tertentu yang menciderai industri dalam negeri kita,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan entry point tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali impor dalam kerangka NTM, tetapi juga berpotensi memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal.
“Konsep entry point bukan hanya yang jadi bagian NTM, dia bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, sektor pelayaran membutuhkan kapal-kapal lebih banyak, ada potensi pertumbuhan industri perkapalan kita akan tumbuh,” tutup Agus.
