Ketua DPRD mengetok palu pengesahan APBD Jakarta sebesar Rp 81,3 triliun. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (12/11).
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad menyampaikan, hasil pembahasan rancangan APBD 2026 disimpulkan sebesar Rp 81,3 triliun. Ia juga memberikan rincian secara umum anggaran tersebut.
“Pendapatan daerah Rp 71,4 triliun, belanja daerah Rp 74,2 triliun. Defisit Rp 2,834 triliun. Pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan Rp 9,875 triliun. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp 5 triliun. Penerimaan pinjaman daerah Rp 4,822 triliun. Pengeluaran pembayaran Rp 7 triliun. Penyertaan modal daerah Rp 5,2 triliun. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,8 triliun,” tuturnya dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).
“Total APBD tahun anggaran 2026 Rp 81,3 triliun,” tambahnya.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding APBD tahun sebelumnya. Pada 2025 APBD Jakarta sebesar Rp 91,34 triliun.
Rapat paripurna sempat diwarnai interupsi. Beberapa anggota mempertanyakan pengurangan Rp 300 miliar untuk subsidi pangan.
Meski begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin tetap mengesahkan APBD 2026.
“Kami ingin menanyakan pada forum rapat paripurna dewan yang telah hari ini. Apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Dapat disetujui?” ucap Khoiruddin.
Khoiruddin kemudian mengetuk palu, meski ada beberapa anggota DPRD yang menyatakan tidak setuju.
“Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan harapan kiranya Saudara Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya mengatakan akan merespons masukan dari anggota DPRD terakit anggaran Rp 300 miliar yang dipersoalkan. Ia memastikan subsidi pangan tetap menjadi prioritas.
“Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi terhadap pemotongan apa pun yang dilakukan terhadap Rp 300 miliar subsidi untuk pangan. Maka dengan demikian nanti saya akan meminta kepada tim TPAD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] DKI Jakarta untuk mengkaji, mempelajari kembali hal ini dan mudah-mudahan perbedaan ini bisa tidak ada karena saya yakin semangat kita sama untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas bagi kita semua,” tuturnya.
Terlapas itu, Pram berterima kasih karena APBD 2026 telah disahkan. Ia berharap dengan anggaran tersebut perekonomian Jakarta dapat meningkat.
“Saya sungguh mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan rapat Dewan terhadap APBD tahun anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Kota Jakarta dapat terus meningkat. Seluruh program serta kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta,” tuturnya.
