Hamas menolak keras permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyerahkan senjata. Hal tersebut disampaikan Hamas menanggapi pernyataan Abbas saat berpidato lewat rekaman video saat KTT Two State Solution menjelang Sidang Umum PBB.
“Senjata kami tidak bisa dikompromikan selama pendudukan tetap bercokol di tanah kami dan menindas rakyat kami,” kata Hamas dalam keterangannya, dikutip dari Reuters, Jumat (26/9).
“Kami mengecam seruan Presiden Otoritas Palestina untuk menyerahkan senjata,”
Hamas juga menanggapi pernyataan Abbas yang menginginkan pemerintah tanpa keterlibatan Hamas. Menurutnya, apa yang dinyatakan Abbas merupakan pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib dan siapa yang akan memerintah mereka.
“Kami menganggap pernyataan Presiden Otoritas Palestina bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memilih siapa yang akan memerintah mereka, serta ketundukan yang tidak dapat kami terima terhadap dikte dan skema eksternal,” kata Hamas lagi.
Pernyataan ini ditanggapi Menteri Luar Negeri Israel, Gideo Saar. Saar mengatakan pidato Abbas merupakan kata-kata manis bagi Barat dan menuduh Abbas gagal memerangi terorisme.
“Abbas mengatakan dia siap untuk menerima Jalur Gaza, yang dengan mudah dia serahkan kepada Hamas pada 2007. Betapa baiknya dia,” tulis Saar dalam unggahan di X.
Akibat konflik dan pendudukan Israel, wilayah Palestina yang diakui secara internasional terbagi menjadi dua entitas geografis yang terpisah dan dikelola secara berbeda:
- Jalur Gaza (Gaza Strip): Wilayah pesisir yang saat ini dikendalikan oleh Hamas.
- Tepi Barat (West Bank): Wilayah daratan yang sebagian berada di bawah kontrol Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh faksi politik Fatah, tetapi mayoritas wilayahnya (terutama Area C) masih berada di bawah kontrol militer dan sipil penuh Israel.
Adapun Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkedudukan di Ramallah, salah satu kota utama di Tepi Barat.
