Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan Indonesia memerlukan suntikan dana atau investasi Rp 7.500 triliun pada 2026 agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.
Pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.
Sri Mulyani menuturkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa adanya pertumbuhan investasi yang signifikan.
“Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp 7.500 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 21 Masa Persidangan IV 2024-2025.
Menurut dia, investasi berkontribusi 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kemudian dari sisi permintaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, konsumsi rumah tangga juga harus didorong lebih. Bendahara negara itu memproyeksi konsumsi rumah tangga harus pada pertumbuhan angka 5,5 persen jika ingin pertumbuhan ekonomi sesuai target.
“Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat. Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55 persen dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga,” jelasnya.
Kondisi ini juga harus didorong dengan rendahnya tingkat inflasi, tingginya kesempatan kerja yang tinggi dan sederet intervensi pemerintah di berbagai bidang, baik pangan dan energi.
“Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menuturkan BPI Danantara yang dibentuk sebagai Dana Kekayaan Negara Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu andalan untuk menarik penarik investasi baik dari domestik dan dari luar negeri.
Investasi badan yang dipimpin langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani ini difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.
Tujuannya agar mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah. “Target pertumbuhan yang tinggi, di mana lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” katanya.
