Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya paket kebijakan ekonomi khusus bagi pelaku usaha serta warga yang terdampak di wilayah bencana Sumatera.
“Saat ini sejalan dengan upaya pemulihan bencana, arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam kondisi force majeure,” kata Airlangga dalam sambutannya di acara HUT AEI di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).
Airlangga menyatakan, paket tersebut juga mencakup beberapa skema seperti restrukturisasi KUR dan opsi pelunasan kewajiban atau baki debet bagi kelompok debitur yang berada dalam kondisi kahar. Pemerintah juga memfinalisasi kebijakan bagi pekerja terdampak bencana berupa penghapusbukuan, penghapusan tagihan, serta penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang mengalami kerusakan atau gangguan usaha.
“Serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun),” lanjut Airlangga.
Airlangga menyatakan, paket kebijakan ekonomi khusus tersebut akan diumumkan pekan depan guna meringankan beban warga yang terdampak, termasuk memberikan kelonggaran agar debitur tidak perlu membayar cicilan selama tahun terjadinya bencana.
Kata Airlangga, pemerintah menyiapkan skema bunga nol persen selama masa pemulihan dan suku bunga baru yang lebih rendah, yakni 3 persen, untuk fase penyaluran ulang.
“Kemudian juga bunganya akan dinolkan. Ke depannya kita akan restart dengan bunga yang lebih rendah, 3 persen,” lanjut Airlangga saat ditemui seusai acara.
Selain itu, Menko menambahkan detail skema mengenai penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses finalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Itu (BPJS Ketenagakerjaan) juga akan segera diumumkan, tapi mereka yang terkena itu juga kita akan hapuskan. Termasuk perusahaannya dan juga orangnya. Di wilayah bencana, itu nanti akan ditentukan kemudian,” jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan, dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi terdampak bencana tersebut, pihaknya memperkirakan sekitar 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp 7,8 triliun terdampak bencana.
“Termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR di sektor Pertanian dengan baki debet Rp 3,5 triliun,” kata Airlangga.
Airlangga menuturkan, perhitungan final dan teknis kebijakan masih disiapkan dan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan sebagai paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana.
“Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” ucap Airlangga.
