Pemerintah RI menargetkan setiap ruang kelas di Indonesia akan mendapatkan Smart TV. Tahun ini, penerima program direncanakan menargetkan sebanyak 330 ribu sekolah. Program tersebut dilakukan untuk membantu anak-anak di wilayah 3T agar dapat mengikuti pembelajaran dari guru-guru terbaik secara virtual.

Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi, Pakar sosiologi pendidikan Universitas Airlangga (Unair), memberikan komentar terkait program tersebut, Ia menilai bahwa inisiatif pemerintah memiliki potensi positif, namun kebermanfaatan jangka panjangnya juga harus tetap melewati kajian mendalam.

“Kalau bicara dalam konteks kebaikan, ya, saya rasa baik. Tapi kemanfaatannya itu yang harus dilihat. Apakah infrastruktur internet di desa sudah siap, apakah guru-guru yang mengoperasikan itu sudah paham teknologi dengan baik, lalu bagaimana metode pembelajaran yang tepat dalam memanfaatkan perangkat itu,” ujar Prof Tuti

Meski di beberapa perguruan tinggi telah menggunakan televisi pintar, namun Prof Tuti menyebut penggunaan perangkat itu sekadar merupakan variasi dalam media pembelajaran.

Menurutnya, kebijakan digitalisasi pendidikan tidak bisa hanya berhenti pada distribusi perangkat. Ia mengingatkan bahwa persoalan utama pendidikan di Indonesia masih terletak pada minimnya literasi pengetahuan.

“Kalau itu sekadar alat bantu, tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu adalah bagaimana sumber daya manusianya dan bagaimana infrastruktur bisa bersinergi untuk meningkatkan kualitas siswa. Kalau tidak, kebijakan ini hanya jadi semacam reformasi kosmetik, sekadar untuk memperindah saja,” jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya asesmen kebutuhan sebelum penyaluran perangkat. Distribusi yang masif tanpa kajian, menurutnya rentan menimbulkan masalah baru, termasuk potensi penyimpangan. Lebih jauh, Prof Tuti menilai bahwa digitalisasi dalam pendidikan memang tak terelakkan. Untuk itu, perlu porsi yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

“Murid SD tentu berbeda kebutuhannya dengan SMP atau SMA. Semakin tinggi jenjang pendidikan, mungkin kebutuhan teknologi digital semakin besar. Tapi sekali lagi, tetap harus ada kajian yang mendalam. Tidak bisa begitu saja membuat suatu kebijakan. Jadi memang harus diperhatikan kebutuhannya,” ucap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu.

Prof Tuti menyoroti pula perihal pentingnya literasi digital, mengingat penggunaan teknologi kini masih banyak didominasi untuk hiburan semata. Menurutnya, jika media digital dapat berfungsi optimal untuk pembelajaran, maka manfaatnya bisa terasa lebih nyata oleh peserta didik.

Terkait rencana menghadirkan guru-guru terbaik secara virtual ke pelosok negeri, Prof Tuti menyarankan agar pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng berbagai lembaga yang telah memiliki pengalaman dalam pendidikan berbasis jaringan.

“Pengalaman-pengalaman itu bisa dijadikan good practices dengan mengadopsi model pembelajaran digital yang sudah ada lalu kita kembangkan. Jangan hanya memberi perangkat, tapi tidak digunakan hingga akhirnya sia-sia,” imbuhnya.

Ke depan, ia berharap program digitalisasi pendidikan disertai dengan kajian komprehensif dan cetak biru yang jelas agar benar-benar mampu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

“Perlu ada kerangka kerja yang jelas, mulai dari pemenuhan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, hingga integrasi dengan model pendidikan lain. Dengan begitu, cita-cita menghadirkan pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa bisa tercapai,” tutupnya.